Kejahatan Perbankan

Kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam kembali terjadi, dan kasus semacam ini tampaknya masih akan terjadi. Konsekuensinya ada dua. Pertama, jika kasus ini tidak terekspose media, selalu nasabah berada dalam posisi yang dirugikan dengan dalih transaksi yang dilakukan telah sesuai prosedur sehingga bank tidak menggantinya. Kedua, karena kasus ini terekspose media, bank menjamin bahwa dana nasabah aman. Namun, aspek kepercayaan nasabah pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya, akan tereduksi. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana perbankan meminimalisasi kasus-kasus kejahatan perbankan, utamanya yang melibatkan orang dalam?

Tentu tidak mudah untuk mencapai tahapan itu, yang sangat mengganggu program Ayo ke Bank. Padahal, komitmen dari kampanye itu adalah untuk mendorong masyarakat semakin gemar menabung. Persoalannya menjadi lain ketika satu per satu kejahatannya terbongkar dan masyarakat pun jadi bertanya, apakah dananya masih aman jika disimpan di bank?

Jika ditelusur ke belakang, realitas kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam sebenarnya tidak hanya membobol rekening milik nasabah, namun penyebarluasan data milik nasabah juga menjadi indikasi tentang lemahnya aspek pengawasan. Padahal, data pribadi nasabah adalah aspek privasi yang seharusnya tidak boleh disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data dari nasabah tersebut.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika dalam sebulan terakhir ini muncul keluhan masyarakat tentang maraknya penawaran kredit tanpa agunan melalui SMS. Bahkan, tawaran itu bisa beruntun dari berbagai bank. Lalu, dari mana mereka mendapatkan data pribadi, setidaknya nomor ponsel. Secara logika, hal ini terjadi dari aplikasi sewaktu membuka rekening atau pengajuan kredit.

Di satu sisi, penyebaran data pribadi nasabah jelas melanggar hak nasabah. Dan di sisi lain, penyalahgunaan data pribadi untuk penawaran melalui SMS yang bertubi-tubi tentu juga meresahkan. Oleh karena itu, otoritas perbankan dan BI khususnya, harus bisa menindak terjadinya praktik penyebarluasan data pribadi nasabah agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Indikasi rapuhnya jaminan keamanan dan privasi ini menjadi pertanda ancaman terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam. Indikasi ini pun menunjukkan bahwa sekali lagi posisi nasabah sangat dirugikan. Yang justru ironis, tidak banyak nasabah yang tahu tentang hak-haknya, dan realitas inilah yang kemudian justru menjadi bumerang bagi nasabah.

Ketidakberdayaan nasabah terkait kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam di satu sisi menjadi cambuk bagi otoritas perbankan dan BI khususnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, sebenarnya sudah ada UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (direvisi melalui Keppres RI No 16 Tahun 2004) yang memberikan perlindungan kepada nasabah terkait dengan aspek kerahasiaan bank.

Pasal 1 ayat 28 disebutkan secara jelas bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu, pasal 40 menyebutkan tentang aspek jaminan kerahasiaan nasabah, kecuali nasabah melakukan wanprestasi dan kasusnya masuk ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Pengecualian terkait kasus ini, pimpinan BI dapat memberikan izin kepada pihak berwajib yang berkompeten untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Namun, prosedur izin diberikan atas permintaan tertulis Kapolri, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Belajar dari kasus maraknya kejahatan perbankan, perlu dipertimbangkan terhadap ancaman hukuman bagi pelakunya yang lebih berat, utamanya kepada orang dalam yang terlibat.

Hal ini karena dampak dari kejahatan perbankan adalah jaminan rasa aman dan kepercayaan dari nasabah. Seperti diketahui, para pembobol ATM hanya dikenai Pasal 362 KUHP-Pasal Pencurian-dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Padahal, ada UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan sanksi ancaman cukup berat, yaitu penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12 miliar (Pasal 36).

Bahkan kalau perlu, ada ancaman sanksi berlapis jika kejahatan perbankan dilakukan oleh jajaran petinggi perbankan (misal, kasus Bank Century dibobol oleh pemiliknya sendiri), orang dalam perbankan (missal, kasus MD atas Citibank), serta kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam secara tak langsung, termasuk juga jika kejahatan itu dilakukan oleh bukan orang dari perbankan (pihak ketiga, misal //hacker atau para pembobol ATM, termasuk yang melakukan dengan hipnotis atau skimmer).

Terlepas dari semakin maraknya kejahatan perbankan, termasuk yang melibatkan orang dalam, pemerintah perlu juga menyuarakan bahwa pelaku kejahatan perbankan, apalagi yang dilakukan oleh orang dalam sebagai public enemy, karena taruhannya tidak lain adalah jaminan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, pihak perbankan perlu untuk melakukan pengawasan internal secara berlapis terhadap SDM yang ada.

Hal ini sangat penting karena kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam pastilah tidak dapat dilakukan seorang diri, baik itu dalam lingkup rekan kerja sekantor maupun melibatkan dari perbankan lain sebagai penerima dana kejahatannya.

Memang kejahatan perbankan tak akan mengembalikan masyarakat untuk kembali menabung di celengan semar. Tapi, jika kejahatan perbankan semakin marak, tentu rasa aman, privasi, dan kepercayaan nasabah menjadi berkurang, sementara pemerintah gencar mengampanyekan Ayo ke Bank.

Edy Purwo Saputro

Dosen Universitas Muhahammadiyah Solo

Harian Republika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: