Dinar-Dirham dalam Kitab Kuning

Dinar Dirham dalam Kitab Kuning

Kitab KuningKitab kuning adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan buku-buku daras (text book) yang umum diajarkan di pesantren. Disebut kuning karena biasanya kitab-kitab klasik ini dicetak di atas kertas berwarna kuning. Jumlah dan jenisnya tentu banyak sekali, dan meliputi berbagai aspek kajian din Islam, seperti fikih, tajwid, fara’id, ilmu kalam, sirah, ilmu falak, tasawuf, dan sebagainya. Kitab-kitab ini merupakan hasil karya ulama-ulama mulai dari yang sangat awal, seperti Muwatta dari Imam Malik, sampai yang relatif “mutakhir” – tapi sekurangnya telah berusia satu abad lamanya.

Salah satu kitab kuning yang hingga kini masih dikaji di pesantren salafiyah yang merupakan kitab fikih adalah Fath al-Qorib al-Mujib karya Syekh Muhammad ibn Qosim al Ghazzy. Di dalamnya dijelaskan nisab untuk zakat emas sebanyak 20 Dinar dan zakat perak sebanyak 200 Dirham. Kedua mata uang ini juga dinyatakan sebagai salah satu syarat dalam syirkah (persereoan), wakalah (perwakilan), qirad (usaha bagi hasil antara pemilik dengan pengguna modal), dan sebagainya. Kitab ini telah berumur beberapa abad lamanya.

Dalam kitab Fath al-Qorib al-Mujib ini juga dijelaskan tentang riba. Perbuatan riba secara bahasa adalah tambahan. Secara syar’i adalah menukar barang dengan barang lainnya yang samar persamaannya berdasarkan ketentuan syara’ ketika akadnya atau ditangguhkan keduanya atau salah satunya. Dengan pengertian ini, kita dapat memahami posisi uang kertas di satu sisi, dikaitkan dengan ketetapan tentang mata uang Dinar dan Dirham di atas. Bahwa uang kertas adalah riba karena bertransaksi dengannya mengandung unsur ketidaksetaraan dan penagguhan.

Sementara, para ulama Nusantara pun mempertahankan Dinar dan Dirham dalam pelaksanaan syariah Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang ulama Nusantara yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916). Ulama ini memiliki murid-murid terkemuka, antara lain Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka), Kiai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dan Kiai Haji Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdlatul Ulama).

Fatwa Syekh Ahmad Khatib ini kemungkinan besar menjadi salah satu sumber secara turun temurun sehingga K.H Mas Mansur (tokoh Muhammadiyah) mengharamkan bank, dan penggunaannya hanya dibenarkan sebagai keadaan darurat. Para tokoh yang hadir dalam Kongres NU ke-21 tahun 1957 bahkan memutuskan hal ini tidak termasuk darurat, tetapi tetap haram. Beliau juga mempersamakan uang kertas yang disebut nuth dengan fulus sehingga tidak termasuk dalam syariat zakat.

Menurut Syekh Ahmad Khatib dalam karyanya Raf’u al-Iltibas ‘an Hukmi al-Anwath al-Muta’amal biha baina al-Nas, uang kertas bergantung kepada jumlah angka pada kertas tersebut dan tingginya nilai kertas itu didukung oleh stempel pemerintah yang ada padanya. Karena itu menurutnya, ulama Syafi’i tidak mewajibkan pengeluaran zakat dengan uang nuth tersebut, sebab zakat hanya diwajibkan pada emas dan perak, harta perniagaan, anggur dan kurma, tanam-tanaman yang terdiri dari makanan pokok.

Dengan demikian, zakat tidak wajib diberlakukan untuk tembaga karena illat zakat adalah al-Naqdiyah (emas dan perak). Ulama dari masa sebelumnya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dalam Kitab az-Zakah pada naskah Al-Shirath al-Mustaqim, menulis Bab Zakat an-Naqd. Ulama berikutnya lagi, Syekh Arsyad al-Banjari (1710M-1812M), dalam kitabnya Sabil al-Muhtadin juga menulis Bab Zakat an-Naqd.

Penyebutan naqd (mata uang dari emas atau perak) oleh ulama-ulama ini, dan tidak dengan dzahab (emas) dan fidhah (perak), menunjukkan salah satu usaha kedua ulama Nusantara ini dalam mempertahankan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar yang harus diberlakukan dan wajib dizakati dalam syariah Islam. Hal ini juga menjadi bukti rekaman sejarah juga bahwa pada masa-masa ulama ini hidup koin-koin emas dan perak adalah mata uang yang berlaku di Nusantara.

Dan kini, sudah sekitar satu dasawarsa lamanya, Dinar dan Dirham kembali beredar di tengah kita, melalui jaringan-jaringan wakala di bawah kordinasi WIN (Wakala Induk Nusantara). Maka rukun zakat pun dapat ditegakkan kembali.

Nurman Kholis – Peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
Dinar dan Dirham bahkan sudah dituliskan dalam kitab kuningSumber : wakalanusantara.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: